SALING DORONG REBUT NOMOR PENDAFTARAN

WAINGAPU - Pendaftaran calon siswa (casis) baru di sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Waingapu, Ibu kota Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) mulai dibuka, Senin (28/6/2010). Ribuan casis baru dan orangtua/wali murid pun terlibat saling aksi dorong untuk berebut formulir pendaftaran.

Para casis dan orangtua/wali yang menunggu untuk mendaftarkan anaknya sejak pukul 06.00 Wita terlihat tidak sabar untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Pembatasan jumlah siswa baru oleh sekolah favorit menjadi pemicu aksi rebutan formulir. Para casis dan orangtua/wali khawatir tidak mendapatkan formulir pendaftaran di sekolah favorit tersebut.

Seperti yang terjadi di SMAN 2 Waingapu, sejumlah casis dan orangtua/wali terhimpit dalam aksi berebutan formulir pendaftaran. Menghindari risiko buruk yang tidak diinginkan, pihak sekolah sempat menghentikan sementara proses pendaftaran.

Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja harus turun tangan mengamankan pendaftaran casis siswa baru di sejumlah SMA negeri di Waingapu. Setelah ditertibkan anggota Satpol PP dan staf pengajar, barulah pendaftaran dilanjutkan. Calon siswa-siswi terlihat kelelahan tidak sanggup berdesakan di loket pendaftaran dan ada yang memilih duduk sejenak sebelum melanjutkan aksi dorong di depan loket pendaftaran.

Tingginya animo casis baru lulusan SMP masuk ke sekolah negeri kerap berbenturan dengan keterbatasan ruangan belajar, tenaga pengajar dan sarana prasarana penunjang lainnya. Sementara itu, pungutan untuk siswa baru masih terjadi meskipun Pemda Sumba Timur telah memberlakukan pendidikan gratis jenjang SD-SMA sejak Januari 2007 lalu.

Kepala SMAN 2 Waingapu, Yehezkiel Rebo, ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/6/2010), mengatakan, untuk penerimaan siswa baru kali ini pihaknya membatasi jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah ini.

Hal ini berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya yang masih bisa menerima siswa lebih banyak. Pasalnya, sekolah ini sekarang dalam proses rintisan menuju sekolah berstandar nasional. "Dengan status sekolah rintisan menuju sekolah berstandar nasional, jumlah siswa per kelas dibatasi. Pada penerimaan siswa baru kali ini, kita hanya menyiapkan lima ruang kelas. Jumlah ini sesuai standarisasi dan idealnya sebuah proses belajar mengajar. Dengan keterbatasan ruangan kami hanya menerima 160 calon siswa dengan alokasi 32 siswa per kelas," kata Yehezkial.

Soal pungutan terhadap calon siswa baru, Yehezkiel mengaku, pungutan untuk biaya tes karena dalam RABS BOS tidak diatur tentang pembiayaan penerimaan casis baru. "Setelah kami hitung, pungutan yang dikenakan kepada casis baru Rp 20 ribu/orang. Uang itu untuk penggandaan soal testing tiga mata pelajaran, yaitu MIPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia," jelasnya.

Saul, salah seorang casis baru, mengaku susah payah untuk mendapatkan formulir. "Beruntung saya bisa dapat formulir meski harus antre dan berdesakan," kata Saul.
Dia mengatakan, sejak masih di bangku SMP dirinya sudah berniat masuk di SMAN 2 Waingapu. Saul yang berasal dari Kecamatan Pahunga Lodu mengaku membayar uang pendaftaran Rp 20 ribu kepada panitia. Jika tidak lulus tes, kata Saul, dia akan mencari sekolah swasta.

Suasana berbeda terjadi di sekolah swasta. Jika di sekolah negeri dijejali para casis baru dan orangtua di sekolah swasta suasana terlihat lengang. Setelah ditelusuri ternyata sekolah swasta di daerah ini belum membuka pendaftaran. Mereka menunggu sampai ujian masuk sekolah negeri selesai.

Salah satu sekolah swasta yang belum membuka pendaftaran casis baru, yaitu SMA PGRI Waingapu. "Kami belum buka penerimaan siswa baru. Kami baru membuka pendaftaran 1 Juli setelah tes masuk di sekolah negeri selesai," ujar seorang guru di sekolah itu.

Asisten Tatapraja Setda Sumba Timur, Samuel Pekulimu, S.Sos, ditemui terpisah mengatakan, seharusnya sebelum pembukaan pendaftaran siswa baru sekolah negeri harus melakukan pertemuan dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah guna membahas jalan keluar bagi calon siswa yang tidak bisa diakomodir di sekolah negeri.

"Kita juga bingung menghadapi jumlah pendaftar yang begitu banyak. Sedangkan jumlah siswa baru yang diterima di sekolah negeri terbatas. Kalau ke sekolah swasta pasti juga menumpuk karena ruangan belajar dan sarana prasarana pendukung di sekolah swasta terbatas. Pemda Sumtim dan dinas pendidikan serta manajemen sekolah negeri harus bertemu dulu," demikian Semuel.

[Sumber : Pos Kupang]

Kamis, Juli 01, 2010 | 0 komentar | Read More

HASIL UN SMP 2010, NTT KEMBALI TERPURUK

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengumumkan bahwa sebanyak 3.254.365 siswa sekolah menengah pertama (SMP) atau 90,27 persen peserta lulus Ujian Nasional Utama.

Mendiknas menyebutkan, dari total 3.605.163 peserta UN terdapat 350.798 (9,73 persen) siswa yang mengulang UN. Angka kelulusan itu, jika dibandingkan tahun 2009 dengan jumlah peserta UN 3.441.815 siswa, berarti mengalami penurunan.

"Tingkat kelulusannya tahun 2009 lalu sebesar 95,09 persen. Tetapi untuk tahun 2010, mudah-mudahan bisa bertambah, mengingat masih ada kesempatan untuk ujian ulang," ungkap M Nuh dalam konferensi pers mengenai pengumuman hasil UN SMP dan sederajat di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Kamis (6/5) sore.

Disebutkan, dari 9,73 persen siswa yang mengulang UN, ada beberapa provinsi yang paling tinggi persentase mengulangnya, yakni Nusa Tenggara Timur (39,87 persen ), Gorontalo (38,80 persen), dan Bangka Belitung (34,69 persen). "Paling kecil persentase mengulangnya adalah provinsi Bali yakni 1,4 persen. Artinya, tingkat kelulusan di provinsi Bali tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya," kata Mendiknas.

Adapun persentase siswa yang mengulang menurut jumlah mata pelajaran (MP), yakni ada 21,19 persen atau 74.317 siswa mengulang satu mata pelajaran. Sebanyak 37,14 persen atau 130.277 siswa mengulang dua mata pelajaran. Sebanyak 29,41 persen atau 103.185 siswa mengulang tiga mata pelajaran dan 12,26 persen atau 43.019 siswa mengulang empat mata pelajaran.

Sementara itu, Mendiknas juga menyebutkan, terdapat 561 (1,31 persen) sekolah yang kelulusannya nol persen dengan jumlah siswa 9,283 (0,26 persen). Di sisi lain, lanjut Mendiknas, ada 17.852 sekolah (41,64 persen) sekolah yang kelulusannya 100 persen dengan jumlah siswa 1.116.761 siswa (31,32 persen).

Selanjutnya, Mendiknas menyampaikan daftar 102 sekolah yang masuk dalam 102 besar yang memiliki nilai rata-rata UN tertinggi. Untuk peringkat pertama adalah SMP Negeri 1 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan jumlah peserta 394 siswa. "Lulus 100 persen dan nilai rata-rata UN 9,38," ujarnya.

Wamendiknas Tantang Pemprov NTT
Terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) RI, Fasli Djalal menantang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di NTT untuk dapat menemukan solusi meningkatkan persentase kelulusan siswa di NTT yang jadi juru kunci di Indonesia tahun ini. "Kami tantang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT mau naik berapa angka persentase kelulusan siswanya tahun depan.

Kemdiknas siap bantu kalau pemprov atau kabupaten/kota punya program menaikkan mutu lulusan, pusat siap bantu," ungkap Fasli Djalal saat rapat dengar pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) di Ruang GBHN, Gedung DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa (4/5).

Menurut Fasli, persentase kelulusan sekolah menengah di NTT tahun ini sangat jeblok, bahkan berada diurutan terakhir dari 33 provinsi di Indonesia. Karena itu, katanya, melalui keanggotaan DPD yang ada, Fasli meminta bantuan agar bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama mendorong daerah agar menyiapkan program-program peningkatan mutu pendidikan di daerah, dan diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan.

"Ada beberapa daerah di Indonesia yang persentase kelulusannya rendah sekali termasuk NTT. Untuk daerah-daerah ini, Kemdiknas akan memberi perhatian khusus melalui bantuan-bantuan peningkatan mutu, semoga ada koordinasi baik antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata Fasli.

Fasli mengatakan, daerah diminta untuk melakukan analisa secara mendalam, faktor apa yang menyebabkan para siswa gagal dalam Ujian Nasional (UN) utama. "Ini harus bisa ditemukan akar persoalannya, lalu dibuatkan program yang dapat mendukung perbaikan/peningkatan mutu, dan pemerintah pusat siap membantu," tandas Fasli.

Menyikapi ini, anggota Komite IV DPD RI asal NTT, Sarah Lerry Mboeik yang ditanyai Timor Express usai RDP mengatakan, apa yang disampaikan Wamendiknas itu akan dia tindaklanjuti ke daerah, menyampaikan ke pimpinan daerah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyikapi hal ini.

Menurut Lerry, koordinasi yang akan dia lakukan adalah bersama-sama menginventarisir persoalan-persoalan yang menyebabkan sehingga presentase kelulusan NTT tahun ini jeblok. "Saya akan tindaklanjuti serta mencari tau apa alasan terutama faktor yang menyebabkan banyak siswa di NTT tidak lulus.

Ini akan kami inventarisir dan memfasilitasi dengan Kemdiknas agar masalah-masalah ketidaklulusan itu bisa diselesaikan, apalagi Kemdiknas sendiri sudah katakan bahwa telah menyiapkan anggaran untuk mengatasi masalah ketidaklulusan siswa tersebut," jelas Lerry.

Turun 10,12 Persen
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, Thobias Uly mengatakan persentase kelulusan UN SMP 2010 mengalami penurunan hingga 10,12 persen dibanding 2009 lalu. Dari hasil rekapitulasi terdapat beberapa sekolah yang berhasil lulus seratus persen, namun ada pula yang lulus nol persen.

"Kelulusan UN SMP 2009 lalu sebesar 70,25 persen dari 62.353 peserta. Sedangkan untuk tahun 2010, terdapat 72.450 peserta, dengan hasil kelulusan 60,13 persen," katanya. Dari jumlah peserta ini kata dia, mereka yang harus mengikuti UN ulangan tanggal 17-20 Mei nanti, berjumlah 28.884 siswa. Kelulusan tahun ini memang mengalami penurunan, sebesar 10,12 persen.

Dari presentase kelulusan yang ada, Tobias mengungkapkan, terdapat 863 sekolah penyelenggara yang tersebar di seluruh NTT, dan yang berhasil lulus seratus persen sebanyak 120 sekolah. "Masih ada sekolah yang berhasil lulus seratus persen, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun ada 26 sekolah yang lulus nol persen," terang Tobias.

Dari 21 kabupaten/kota yang ada di NTT kata dia, presentase kelulusan UN SMP Kabupaten Belu berada pada posisi teratas, dengan presentase lulus 92,90 persen dari 5.690 peserta. Dengan demikian hanya 404 siswa yang tidak lulus. Sedangkan Kabupaten Ende menduduki posisi buntut dimana 4.541 siswa hanya 1.437 peserta yang dinyatakan lulus atau 31,65 persen dibanding tahun 2009 hanya 47,45 persen.

"Yang bisa lulus seratus persen itu bukan cuma yang siswanya sedikit, tapi ada juga yang siswanya banyak seperti di kabupaten Sumba Barat Daya. Ada SMP Negeri Kodi dengan jumlah peserta 232 siswa, tapi bisa lulus seratus persen," bebernya.

Yang menarik kata dia, jika dibandingkan, dengan SMP Karanggi Rowa dari kabupaten Sumba Tengah dengan cuma dua siswa namun tidak satupun yang lulus. Kegagalan beberapa sekolah yang tidak mampu meluluskan satupun siswanya kata dia, dipengaruhi beberapa hal. Namun hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di daerah ini.

"Kebanyakan sekolah yang lulus nol persen itu adalah SMP Satu Atap dan SMP Terbuka. Hal ini memang kita akui seperti SMP Satu Atap ini dibawah manajemen SD. Sedangkan SMP Terbuka itu merupakan sekolah yang didirikan khusus untuk menampung anak-anak yang tidak terakses, sehingga pelayanan terhadap mereka itu kurang fokus," jelasnya.

[copyright by : timorexpress online]

Jumat, Mei 07, 2010 | 0 komentar | Read More

UASBN DIIKUTI OLEH 4.555 SISWA

WAINGAPU - Sebanyak 4.555 siswa SD di Kabupaten Sumba Timur mulai, Selasa (4/5) lalu mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN).

Menurut kepala Bidang (Kabid) TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Sumba Timur, Rambu Katerina kepada Timor Express di ruang kerjanya, Selasa lalu, 4.555 siswa SD tersebut menggunakan 244 ruangan.

Soal standar nilai minimal kelulusan menurut Rambu, ditentukan masing-masing kepala SD bersangkutan. “Jadi ini bukan seperti UN bagi siswa SMA/SMK. Standar minimal kelulusan siswa SD peserta UASBN ditentukan oleh kepala sekolahnya masing-masing,” terangnya.

Dikatakan, tahun 2009 lalu, peserta UASBN SD berjumlah 4.432 siswa. Dari jumlah tersebut, hanya 27 siswa yang dinyatakan tidak lulus. “Itu juga karena banyak siswa SD yang dinyatakan DO atau keluar sebelum UASBN dilakukan masing-masing SD yang ada di Sumba Timur,” tambahnya.

Savitry Rambu Maudy (12) siswa SD Inpres Waingapu 1 Kecamatan Kota Waingapu kepada Timor Express, mengaku tidak mengalami kesulitan mengisi soal-soal bahasa Indonesia, mata pelajaran yang diuji di hari pertama pelaksanaan UASBN. "Semua soal bahasa Indonesia yang diuji tadi bisa dikerjakan dengan baik karena kami sudah melakukan persiapan dengan belajar kelompok bersama kawan-kawan," tukasnya.

[copyright by : timorexpress online]

Jumat, Mei 07, 2010 | 0 komentar | Read More

JUMLAH GURU TERBATAS PENYEBAB SELURUH SISWA TIDAK LULUS UJIAN NASIONAL

Keterbatasan guru sekolah menengah pertama (SMP) di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi penyebab utama menurunnya persentase kelulusan ujian nasional (UN) SMP di daerah itu.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTT Thobis Uly mengatakan itu kepada wartawan di Kupang, Kamis (6/5), menjelang pengumuman hasil UN SMP 2010 yang dijadwalkan Jumat (7/5).

Ia mengatakan, dari 863 SMP dan madrasah tsalawiah (MTs) di NTT, 26 SMP tercatat seluruh siswanya tidak lulus UN atau 0%. Tetapi ada 120 sekolah yang kelulusannya mencapai 100%.

Sekolah yang seluruh siswa peserta UN-nya tidak lulus tersebut, kata Thobis, adalah sekolah yang berada di daerah terpencil, terutama sekolah satu atap dan SMP terbuka, "Manajemen sekolah-sekolah itu bahkan ditangani oleh guru sekolah dasar."

Karena keterbatasan guru, satu sekolah hanya ditangani dua sampai tiga orang. Ada juga sekolah yang memiliki banyak guru, tetapi tidak untuk seluruh mata pelajaran. Akibatnya, pelayanan pendidikan di sekolah tersebut tidak maksimal.

Ia mengatakan, sekolah-sekolah itu dibangun untuk menampung siswa di daerah terpencil yang tidak bisa menjangkau sekolah di perkotaan akibat jarak yang sangat jauh. Ajkibatnya, pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut sangat minim.

Dari 72.450 peserta UN SMP dan MTs di NTT, 28.884 atau 39,87% di antaranya tidak lulus sehingga harus mengikuti ujian ulang pada 17-20 Mei mendatang. Peserta UN yang lulus berjumlah 43.566 atau 60,13% siswa. Jumlah tersebut menurun sebesar 10,12% jika dibandingkan dengan kelulusan UN SMP pada 2009 sebesar 70,25%.

Ujian ulang tersebut katanya, diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang seluruh mata pelajaran atau hanya mata pelajaran yang anjlok. "Sistemnya sama seperti SMA, mata pelajaran mana yang mau diulang oleh siswa," katanya.

copyright by : mediaindonesia online

Jumat, Mei 07, 2010 | 1 komentar | Read More

PRESENTASE LELULUSAN TURUN

WAINGAPU - Persentase kelulusan ujian nasional (UN) di Kabupaten Sumba Timur tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya yakni sebesar 19 persen dari 78,31 persen atau menjadi 60,18 persen.

Pengumuman hasil UN di Sumba Timur, Senin (26/4), sebanyak 1.058 siswa SMA/SMK dinyatakan gagal (tidak lulus). Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Sumba Timur, Ruben Nggulindima kepada wartawan di ruang kerjanya mengaku, persentase kelulusan SMA/SMK tahun ini mengalami penurunan dikarenakan sejumlah faktor yakni kekurangan guru mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi pada SMA dan belum keluarnya nilai praktek 100 lebih siswa pada salah satu SMK.

Menurutnya, terdapat dua SMA yang persentase kelulusannya sangat terpuruk yaitu SMA PGRI Waingapu dan SMA Kristen Payeti. Tahun 2009 lalu papar Ruben, persentase kelulusan dua SMA di atas 80 persen. “Tapi ditahun ini, SMA Kristen terpuruk sampai 44,04 persen dan SMA PGRI 43,37 persen. Padahal, tahun lalu SMA PGRI dan SMA Kristen masih memiliki guru Sosiologi dan Antropologi. Tapi karena adanya peneriman CPNSD tahun lalu, maka guru Sosiologi dan Antropologi di dua SMA itu yang dinyatakan lulus ditempatkan di sekolah lain,” imbuhnya.

Untuk SMKN 1 Waingapu juga mengalami keterpurukan hingga 35,20 persen. “Tapi angka ini masih bersifat sementara karena masih ada sekitar 100 lebih siswa yang nilai UN prakteknya belum keluar. Tapi kalau kita mencermati dari nilai UN tertulis siswa, terdapat 65 orang siswa dari jumlah peserta yang tidak lulus tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk lulus.

Sebab itu, kita masih melakukan konfirmasi dengan Dinas PPO Pemprov NTT tentang nilai UN praktek 100 lebih siswa SMKN 1,” kata Ruben seraya menjelaskan, secara umum peserta UN SMA yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 718 siswa dari peserta UN SMA sebanyak 1.845 siswa. Sedangkan untuk peserta UN yang dinyatakan lulus sebanyak 1.127 orang (61,08 persen) atau jauh lebih rendah dari persentase tahun lalu sebesar 79,80 persen.

Soal persentase kelulusan siswa SMK peserta UN menurut Ruben, tahun ini hanya sebesar 58,13 persen atau hanya 472 orang dari 812 jumlah siswa peserta UN SMK di Sumba Timur. Persentase kelulusan SMK yang dicapai tahun ini jauh lebih rendah dari persentase yang dicapai tahun lalu sebesar 73,91 persen.

Toh begitu, Ruben tidak menutup peluang bagi siswa yang gagal UN tahun ini karena bisa mengulang pada tanggal 10 hingga 14 Mei 2010. “Saya kuatir, banyaknya siswa yang tidak lulus UN tahun ini akan berdampak pada gangguan keamanan. Itu sebabnya Dinas PPO Sumba Timur melakukan koordinasi dengan Polres Sumba Timur terkait pengamanan pengumuman UN hari ini. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Data yang diperoleh Timor Express menyebutkan, SMAN 1 Waingapu masih menempati urutan pertama terkait persentase kelulusan UN tertinggi SMA. Persentase kelulusan UN SMAN 1 Waingapu berada pada angka 95,40 persen. Posisi terendah, lagi-lagi ditempati SMA Muhammadiyah sebesar 28,72 persen. Dari 94 peserta UN di sekolah swasta tersebut, hanya 27 siswa yang dinyatakan lulus.

Untuk SMK, persentase kelulusan tertinggi ditempati SMK Pahunga Lodu sebesar 97,50 persen. Di sekolah tersebut, dari 40 peserta UN, terdapat 39 orang siswa dinyatakan lulus atau hanya 1 siswa yang dinyatakan gagal. Sedangkan di SMKN 1 Waingapu, dari 321 peserta UN hanya 113 siswa yang dinyatakan lulus atau sebesar 35,20 persen.

Pantauan Timor Express Senin lalu, siswa yang berhasil dan dinyatakan lulus mencoret baju dan celana seragam mereka dengan sejumlah tandatangan menggunakan cat. Mereka juga pawai menggunakan sepeda motor mengelilingi kota Waingapu. Sementara siswa yang gagal UN, memilih pulang ke rumah dengan diantar walinya masing-masing.

*copyright by : timorexpress online

Rabu, April 28, 2010 | 0 komentar | Read More

MAHASISWA DI OESAPA BERDAMAI

Perdamaian difasilitasi Pemerintah Kota Kupang dengan membentuk tim koordinasi yang diketuai Kepala Badan Kesbanglinmas, Drs. Firmus Fori, berangotakan tokoh masyarakat Alor, Ir. Ans Takalapeta, Gerson Lauro (tokoh masyarakat Sumba) dan Ir. Olfridus Bria Seran (tokoh masyarakat Belu).

Pertikaian berdarah terjadi pada 6 Maret 2010, menewaskan Frederik Neno, mahasiswa asal Kabupaten Belu. Neno tewas terpanah.

Perdamaian ditandai dengan penandatanganan pernyataan perdamaian oleh perwakilan mahasiswa asal Alor, Sumba dan Belu, dilanjutkan pembacaan pernyataan oleh Andreas Gobang dan Desi Kaleka.

Pernyataan perdamaian, yaitu mahasiswa berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama di kemudian hari dan menghindari minuman keras. Selain itu, mahasiswa juga berjanji untuk tidak merayakan pesta dalam bentuk apa pun dan meminta pemeritah dan aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mahasiswa juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Belu.

Setelah pembacaan pernyataan, dilanjutkan dengan penyembelian seekor babi oleh Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe. Sebelumnya, kegiatan itu diawali dengan refleksi perdamaian yang disampaikan Pdt. Yuli Bani, S.Th. "Kalau kita saling memaafkan, ada masa depan untuk kita. Saling memaafkan akan membawa manusia ke masa depan yang lebih baik," kata Yuli Bani.

Dalam kesempatan itu, Daniel Adoe menyatakan rasa keprihatinannya terhadap peristiwa yang terjadi. Jika tidak terjadi perdamaian, secara otomatis pembangunan terhambat dan mengakibatkan masyakat tetap menderita.

Menurut Adoe, upacara perdamaian terjadi karena ada kemauan baik dari masing-masing pihak yang bertikai. Perdamaian juga merupakan suatu langka maju demi kebersamaan dan pembangunan di daerah ini. "Saya dukung sepenuhnya proses hukum atas kasus ini dan berjanji akan bersama muspida akan menyelesaikan secepatnya," tegas Adoe.

Untuk menumbuhkan rasa aman di daerak konflik, kata Adoe, pemerintah membangun dua pos polisi di Kelurahan Oesapa. Dan secara bertahap, akan menertibkan KTP dan izin kos-kosan yang ada demi keamanan.

"Saya tegaskan semua mahasiswa yang berdomisili di Kelurahan Oasapa mengurus KTP tanpa biaya. Silakan mendaftarkan diri ke pihak kelurahan dengan membawa rekomendasi ketua RT," kata Adoe.

Hadir dalam upacara perdamaian, Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, Muspida, anggota DPRD Kota Kupang, Mexi Hans Pello, SH, Lurah Oesapa, Simon Ndolu, Camat Kelapa Lima, David Yohannis. Selama acara berlangsung, ratusan personil dari Polresta Kupang serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang siaga penuh.

*copyright by pos kupang online

Jumat, April 09, 2010 | 0 komentar | Read More

BELUM JEKAS NASIB 119 GALON GURU PNS

WAINGAPU - Hingga saat ini nasib 119 calon guru PNS dengan kualifikasi Akta IV di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), belum jelas. Sejak berkasnya ditolak oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hingga kini belum ada kepastian sikap dari pihak Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga mengenai penentuan apakah status program Akta IV yang dilaksanakan perguruan tinggi itu di Sumtim paralel atau regular.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumtim, Dra. Rambu Lika Atahumba, melalui Sekretaris, Obet Hilungara, ditemui saat Sosialisasi Persiapan ujian nasional (UN) dan ujian akhir nasional (UAN) di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Selasa (7/4/2009), membenarkannya.

Obet mengatakan, pihaknya sedang berupaya menyelamatkan nasib 119 guru tersebut. Obet mengaku telah menghubungi pihak UKSW Salatiga, namun sampai saat ini belum ada jawaban pasti.

Ratusan calon PNS Akta IV yang saat ini dipersoalkan BKN itu merupakan angkatan ke- V dari Program Akta IV yang dilaksanakan UKSW Salatiga di Sumtim. Para lulusan angkatan sebelumnya, tidak ada masalah.

"Dari BKN mempertanyakan apakah sertifikat Akta IV yang dikantongi para calon PNS itu dari Program Akta IV kelas paralel atau kelas regular. Kalau paralel jelas akan ditolak karena ada edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi beberapa waktu yang membatasi penyelenggaraan kuliah jarak jauh," jelas Obet.

Menurut dia, saat ini pihaknya hanya butuh pernyataan Rektor UKSW Salatiga bahwa program Akta IV yang diselenggarakan di Sumtim kelas regular, bukan paralel. Karena perkuliahan tatap muka dilakukan setiap hari selama enam bulan.

Obet mengatakan, ia tidak tahu apa alasan pihak UKSW belum mengeluarkan pernyataan penegasan itu. Dijelaskannya, sebenarnya program Akta IV berlangsung selama satu tahun. Namun karena pertimbangan jarak, maka pelaksanaannya proses perkuliahan selama ini dipadatkan menjadi hanya enam bulan.

Bagaimana upaya pemerintah? Menurut Obet, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga sedang berupaya berkoordinasi dengan pihak UKSW. "Ibu Kepala Dinas (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Red) sudah menghubungi rektor UKSW. Namun jawabannya masih dicari solusi. Kita juga minta bantuan Ketua STIE Kriswina Sumba yang saat ini sedang ada di Salatiga untuk ikut membantu membicarakan hal ini kepada Rektor UKSW," kata Obet.

Selain itu, lanjut Obet, pihaknya terus berkoordinasi dengan BKD dan minta BKD konfirmasikan hal itu ke BKN tentang batas waktu pemasukan persyaratan tersebut. "Sampai hari ini (Selasa, 7/4/2009, Red) kita belum dapat jawaban dari BKD," katanya.
*PK

Kamis, April 09, 2009 | 1 komentar | Read More

DI SUMBA TIMUR SATU GURU SATU SEKOLAH

WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) sampai saat ini masih kekurangan 845 orang guru. Bahkan beberapa sekolah hanya diajar oleh satu orang guru. Akibatnya, kalau guru yang bersangkutan sakit atau ada urusan dinas luar, maka sekolah diliburkan

Kebutuhan guru di Sumtim bertambah setelah ada penambahan delapan sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah satu atap (satap) pada tahun 2008.
Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumtim, Obet Hilungara mengatakan itu di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2009).

Obet mengatakan, sampai 2007 Sumtim kekurangan 1.037 guru. "Tahun 2008 ada penerimaan 80 orang guru PTT yang lulus data base, dan tahun 2009 ini sebanyak 220 orang dari seleksi umum. Dengan penambahan 300 orang guru ini, kekurangan guru tinggal 337 orang. Namun dengan adanya penambahan delapan SMP baru dan empat unit satap maka kekurangan guru menjadi 845 orang. Kekurangan yang ada masih diupayakan melalui tenaga guru PTT dan honor," jelasnya.

Masalah kekurangan guru ini diangkat para camat dalam Rapat Kerja Pamong Praja, Jumat (14/2/2009) lalu. Dalam rapat tersebut ada beberapa camat mengungkapkan minimnya jumlah tenaga pengajar di beberapa sekolah di wilayahnya.
Salah satu camat yang mengungkapkan kekurangan guru, yakni Camat Paberiwai, Siane T Amu Ina. Siane mengungkapkan, di wilayahnya ada sebuah sekolah yang gurunya hanya satu orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Dengan keadaan ini, ketika guru bersangkutan harus ke Waingapu karena urusan dinas maka sekolah terpaksa diliburkan.

Masalah kekurangan guru juga disampaikan Camat Rindi, Ndoi Mila Ara, bahwa di wilayahnya ada sebuah sekolah yang PBM terpaksa dilakukan di rumah penduduk. Guru yang menangani PBM juga hanya satu orang, yakni guru honor yang dibiaya dari dana LPM.

Dengan kondisi guru yang masih kurang, para camat meminta agar kepala sekolah tidak lagi direpotkan dengan urusan pekerjaan di luar tugas pokoknya seperti mengurus masalah pembangunan sekolah dan lainnya.

Menanggapi keluhan para camat, Kadis Pendidikan Kabupaten Sumtim, Rambu Lika Atahumba mengatakan, sekolah yang mengalami kekurangan guru merupakan sekolah baru.
Sekolah baru itu bersifat paralel biasanya berasal dari sumbangan pemerintah pusat atau dana hibah. "Sekolah yang dibangun dengan dana hibah atau dana dari pemerintah pusat biasanya berdiri lebih dulu sebelum kita siapkan guru. Kita tidak bisa menolak karena itu sumbangan," kata Rambu Lika.

[Sumber : Pos Kupang]

Kamis, Februari 19, 2009 | 0 komentar | Read More