ATASI KRISIS PANGAN PEMPROV NTT KIRIM BERAS KE SUMBA TIMUR

Waingapu - MI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan 300 ton beras untuk dibagikan kepada puluhan ribu penduduk Kabupaten Sumba Timur yang sedang dilanda krisis pangan.

Beras milik Pemprov NTT tersebut disimpan di gudang depo logistik Waingapu, ibu kota Sumba Timur. "Beras sudah siap didistribusikan," kata Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay di Kupang, Senin (5/4) petang.

Ia mengatakan, krisis pangan terjadi akibat kekeringan yang melanda 121 desa di Sumba Timur akibat curah hujan yang sangat minim. Oleh karena itu, para petani kemudian meninggalkan ladang dan sawah mereka karena tanaman mereka mengering dan tidak mungkin dipanen lagi.

Dari 121 desa yang terkena dampak kekeringan itu tersebar tidak merata di tujuh kecamatan yaitu Pahunga Lodu, Lewa, Lewa Tidahu, Karera, Umalulu, Pandawai, dan Kecamatan Mahu.

Menurut Wagub, selain dari pemprov, pemerintah kabupaten (pemkab) juga menyiapkan pemerintah beras dan bahan makanan siap saji. Bantuan tersebut cukup untuk kebutuhan makan warga selama satu sampai dua bulan. Tetapi, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menggelontorkan bantuan. Alasannya, stok beras terbatas.

Ia mengakui, sebanyak 25.080 petani yang dilaporkan mengalami krisis pangan di Sumba Timur mengandalkan sisa beras hasil panen 2009 dan beras jatah rakyat miskin (raskin) periode April 2010 yang sudah didistribusikan lebih awal, yakni pada Maret lalu.

Untuk mengantisipasi meluasnya krisis pangan, ujar Esthon, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program ketahanan pangan, antara lain menghidupkan industri rumah tangga berupa kerajinan tenun ikat, pengolahan ikan kering, dan daging. Produk dari industri rumah tangga itu dijual ke luar daerah atau ke kota untuk memperoleh uang tunai. Program lainnya adalah menghidupkan program padat karya.

Progam itu sangat dibutuhkan agar uang dapat beredar di masyarakat. "Artinya, masyarakat bekerja untuk mendapatkan pangan, dan proyek di desa-desa seperti PNPM bisa memperlancar peredaran uang di desa. Masyarakat boleh gagal panen, tetapi jangan gagal pendapatan," jelasnya.