WAINGAPU - Para kepala desa di Kabupaten Sumba Timur ditengarai menjadi penghambat pengambilan beras raskin gratis untuk masyarakat. Keterlambatan realisasi raskin untuk masyarakat kurang mampu itu ada pada kepada desa.Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Sumtim, Drs. Longginus Nganggur menyampaikan hal itu, saat ditemui FloresStar di ruang kerjanya, Kamis (27/5/2010) siang.
"Kami tidak tahu alasannya. Padahal raskin kali ini gratis, karena biayanya sudah ditalangi pemerintah daerah. Bulog sanggup menyuplai raskin 75 ton/hari. Ini raskin gratis tetapi masih terlambat diambil juga," ujar Nganggur.
Dia mengatakan, pihaknya sudah membuat edaran dan imbauan kepada para camat dan kepala desa agar segera mengambil beras raskin gratis tersebut.
Akan tetapi, lanjut Nganggur, dari 22 kecamatan di Sumba Timur, baru empat kecamatan yang realisasi pembagian raskin sudah 100 persen. Sedangkan 18 kecamatan lainnya baru beberapa desa yang mengambil raskin yang ditalangi pemerintah daerah untuk rawan pangan itu.
Bahkan, kata dia, ada lima kecamatan yang hingga saat ini realisasinya masih nol persen. Lima kecamatan tersebut, yakni Pinupahar, Karera, Mahu, Ngadu Ngala dan Umalulu. Menurut dia, kalau raskin reguler, pihaknya bisa memahami karena kepala desa harus mengumpulkan lagi uang dari warga. Tapi kali ini, raskin yang dibagikan justeru gratis. Sayangnya, kesempatan ini tidak segera ditanggapi oleh kepala desa.
Dia menjelaskan, peran kepala desa sangat penting dalam realisasi raskin rawan pangan karena mekanisme penyalurannya sama dengan raskin reguler. Ada administrasi yang harus dipenuhi kepala desa.
Nganggur mengatakan, sampai 20 Mei 2010, volume raskin untuk rawan pangan yang terealisasi 415,688 ton dari total 743,444 ton pagu yang disiapkan. Raskin yang ditalangi pemerintah daerah itu sasarannya pada rumah tangga miskin sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan untuk masyarakat yang belum terakomodir dalam bantuan ini, tegasnya, akan ditalangi dengan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk rawan pangan.
"Kami sudah tegaskan kepada kepala desa tidak boleh mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang telah ditetapkan. Kalau rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima raskin ingin membagi dengan keluarga lainnya, itu kebijakan RTS, bukan kepala desa," imbuhnya.
Pemda Sumba Timur menyiapkan dana APBD Rp 1.189.510.400,00 untuk menalangi raskin satu putaran sebanyak 743.444 kg (743,444 ton). Sementara tambahan CBP 100 ton dari pemerintah pusat yang dijanjikan Menko Kesra, Agung Laksono, belum jelas.
Sekda Sumba Timur, Umbu Hamakonda, S.E mengatakan, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan Pemprop NTT untuk tambahan CBP itu.
Sedangkan dana Rp 200 juta dari Menko Kesra, Hamakonda mengatakan, sudah mendapat petunjuk dari Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si agar dana itu digunakan untuk pengadaan bibit dan pompa air yang akan diberikan kepada petani, terutama yang memiliki lahan pertanian di daerah aliran sungai (DAS).
[Sumber : Pos Kupang]
0 komentar:
Posting Komentar