Kupang - Nusa Tenggara Timur termasuk 10 dari 33 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik 2010.Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) Sumarwanto, di Kupang, Kamis (26/8/2010), mengatakan, dari 10 provinsi itu, NTT berada di urutan ke-5 berdasarkan tingkat perolehan persentase kemiskinan tertinggi.
Ia menyebut ke-10 provinsi yang dimaksud berdasarkan hasil survei tersebut berturut-turut adalah Provinsi Papua Barat 36,80 persen, Papua 34,88 persen, Maluku 27,74 persen, Sulawesi Barat 23,19 persen, NTT 23,03 persen.
Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 21,55 persen, Aceh 20,98 persen, Bangka Belitung 18,94 persen, Gorontalo 18,70 persen, dan Sumatera Selatan 18,30 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan provinsi-provinsi ini masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi.
Bahkan, kata dia, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat, dimana prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen atau jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.
Selain Papua, provinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Bangka Belitung.
Menurut Sumarwanto, penduduk miskin Provinsi NTT pada Maret 2010 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Maret 2009 dari sebesar 1013,2 ribu menjadi 1014,1 ribu pada Maret 2009.
Ia mengatakan pada periode 2006-2010 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 1273,9 ribu (29,34 persen) pada tahun 2006, menjadi 1163,6 ribu (27,51 persen) tahun 2007, 1098,3 ribu (25,65 persen) tahun 2008, 1013,2 ribu (23,31 persen) tahun 2009 dan menjadi 1014,1 ribu (23,03 persen) pada tahun 2010.
Dia mengatakan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi NTT selama Februari 2009-Maret 2010 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 8,70 persen.
Akibatnya kata Sarjana Demografi jebolan Jerman ini, penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.
Ia menyebut jumlah penduduk miskin di NTT pada bulan Maret 2010 sebesar 1,014 juta orang (23,03 persen) dan jika ibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 1,103 juta orang (23,31 persen), berarti jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 naik sebesar 0,95 ribu.
"Meskipun demikian persentase penduduk miskin pada Maret 2010 masih lebih rendah dibandingkan keadaan Maret 2009," katanya.
Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan adanya perubahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada keadaan Maret 2009 4,14 menjadi 4,74 pada keadaaan Maret 2010. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 1,14 menjadi 1,43 pada periode yang sama
Menurut dia, besar-kecilnya atau tinggi-rendahnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Untuk wilayah NTT, selama Maret 2009-Maret 2010, garis kemiskinan naik sebesar 12,24 persen, yaitu dari Rp 156,191,- per kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp 175,308,- per kapita per bulan pada Maret 2010.
Persentase kenaikan garis kemiskinan lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan, yaitu masing-masing 12,82 persen dan 10,52 persen pada periode yang sama.
"Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM)," katanya.
Ia mengatakan metode yang digunakan adalah menghitung GK, yang terdiri dari dua komponen yaitu GKM dan GKBM.
[Sumber : Pos Kupang]
0 komentar:
Posting Komentar