BAPERJAKAT TEPIS NUANSA POLITIK

Written By Admin on Senin, Januari 10, 2011 | Senin, Januari 10, 2011

WAINGAPU - Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sumba Timur, Umbu Hapu Hambandima menepis tudingan bila jabatan staf ahli adalah jabatan buangan.

Ia membantah kuatnya nuansa politik dibalik kebijakan Baperjakat dan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora menarik sedikitnya lima kepala dinas (kadis) ke posisi staf ahli.

"Tidak ada itu yang namanya nuansa politik. Kita tempatkan pejabat eselon II yakni mantan kadis ke posisi staf ahli karena pertimbangan yang mendasar diantaranya, senioritas dan kapabilitas pejabat yang bersangkutan.

Jadi jabatan staf ahli adalah jabatan pilihan yang tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Staf ahli harus memiliki kemampuan yang lebih karena merupakan asisten bupati dan wakil bupati. Staf ahli juga bisa mewakili bupati dan wakil bupati bila keduanya berhalangan atau tidak berhalangan," tegas Umbu Hapu Hambandima kepada Timor Express di ruang kerjanya, Kamis (6/1).

Kantor bagi staf ahli, menurut Umbu Hapu, menggunakan bekas sekretariat DPRD Sumba Timur. Fasilitas yang akan diperoleh lima staf ahli, menurut Kabag Pembangunan Setda Sumba Timur ini, tunjangan jabatan yang sama dengan pejabat eselon II lainnya juga mobil operasional. "Fasilitas bagi lima staf ahli tersebut akan dialokasikan dalam perubahan APBD Sumba Timur tahun anggaran 2011 nanti. Kita juga akan menyiapkan sekretaris pribadi atau sekpri bagi lima staf ahli tersebut," tandasnya seraya menambahkan, jumlah PNS yang dipromosikan ke jabatan eselon II, III dan IV sebanyak 152 orang.

"Untuk jabatan eselon II saja sebanyak 16 orang ditambah dengan lima jabatan staf ahli. Jadi totalnya untuk jabatan eselon II, III dan IV sebanyak 152 orang. Jadwal mutasinya kita pastikan sekitar pertengahan Januari ini," tandasnya.

Sementara itu, informasi yang berhasil dirangkum Timor Express menyebutkan, terjadi perubahan draf nama-nama PNS khususnya mereka yang bakal menempati jabatan eselon II dan III.

Alex Mbilijora, sekretaris Dinas Kesehatan misalnya yang semula dipastikan menempati jabatan kepala BKD menggantikan Tunggu Etu yang ditarik ke posisi staf ahli kembali mengalami perubahan.

Kakak kandung Bupati Gidion Mbilijora ini kembali digeser ke posisi baru sebagai kepala Badan PP dan KB. Johanis Pama yang kini menempati posisi pelaksana tugas (Plt) Kadis PPKAD juga digeser ke BKPMD sebagai kepala. Posisi Kadis PPKAD bakal dijabat Umbu Kudu Wohangara (sekretaris Bappeda).

Perubahan yang sama juga terjadi di Dinas Kehutanan. Yunus Damu Wulang yang awalnya dipastikan menjabat Kadis Kehutanan bergeser ke Dinas Peternakan sebagai kepala. Jabatan Kadis Kehutanan ditempati Yohanis Radamuri (Plt Kadis Peternakan).

Yang menarik, meski tersangkut kasus dugaan korupsi APBD Sumba Timur yang merugikan negara miliaran rupiah, Daud Dakularak (mantan Kadis PPKAD) juga diisukan menempati jabatan baru sebagai staf ahli.

[Sumber : Timor Express]

0 komentar:

Poskan Komentar