WAINGAPU - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pertambangan Kabupaten Sumba Timur pada tahun ini menyiapkan 25 unit generator untuk 25 kampung-kampung yang belum berlistrik.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur, Ir. Umbu Manggana mengatakan hal itu saat ditemui di ruangannya, Selasa (5/5/2009).
Manggana mengatakan, pada tahun 2009 pihaknya mengajuka tambahan 50 unit generator untuk program listrik pedesaan. Namun dari jumlah yang diajukan yang disetujui hanya 25 unit.
Generator yang ada, kata Manggana diperuntukkan bagi kampong-kampung yang tidak dapat dijangkau oleh PLN. " Generator ini kita serahkan langsung ke masyarakat. Mereka yang kelola sendiri," kata Manggana. Dikatakan Manggana, secara umum hampir semua desa di Sumba Timur telah berlistrik. Namun di kampong-kampung dalam desa itu, masih banyak yang belum berlistrik.
"Pola pemukiman masyarakat kita di sini tersebar dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Dalam satu kelompok itu ada yang hanya tiga sampai empat rumah dengan jarak antar kelompok itu sangat jauh. Kalau menggunakan jaringan listrik dari PLN cukup sulit. Karena itu, kita siasati dengan genset," jelas Manggana.
Selain dengan genset, kata Manggana untuk memenuhi kebutuhan listrik di kampong-kampung ini bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, katanya, dari pemerintah daerah tidak ada program untuk PLTS. Yang ada program PLTS hanya dari pemerintah pusat. "Kita berharap, ada dana dari APBN untuk program PLTS di Sumba Timur," demikian Manggana.
Ia mengatakan, dari informasi yang beredar sejak tahun 2007 sebenarnya ada program PLTS yang masuk ke Sumba Timur melalui Dinas Pertambangandan Energy Propinsi NTT. Namun karena tidak ada koordinasi, demikian Manggana, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui penyebaran dari program tersebut. Demikian juga, katanya, pada tahun 2008 dan 2009. "Sampai saat ini kita tidak tahu kampong atau desa mana yang sudah dapat program PLTS dan kampong mana yang belum. Pada tahun 2007 lalu, kita sudah minta Dinas Pertambangan dan Energy Propinsi NTT agar penyaluran bantuan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi yang ada daerah sehingga bantuannya terarah dan tepat sasaran. Tetapi realisasinya tetap juga tidak ada koordinasi," kata Mangggana.
Sementara itu informasi yang diperoleh PK, bantuan PLTS diduga banyak yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, bantuan itu diperjualbelikan lagi di masyarakat.
*PK*
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur, Ir. Umbu Manggana mengatakan hal itu saat ditemui di ruangannya, Selasa (5/5/2009).
Manggana mengatakan, pada tahun 2009 pihaknya mengajuka tambahan 50 unit generator untuk program listrik pedesaan. Namun dari jumlah yang diajukan yang disetujui hanya 25 unit.
Generator yang ada, kata Manggana diperuntukkan bagi kampong-kampung yang tidak dapat dijangkau oleh PLN. " Generator ini kita serahkan langsung ke masyarakat. Mereka yang kelola sendiri," kata Manggana. Dikatakan Manggana, secara umum hampir semua desa di Sumba Timur telah berlistrik. Namun di kampong-kampung dalam desa itu, masih banyak yang belum berlistrik.
"Pola pemukiman masyarakat kita di sini tersebar dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Dalam satu kelompok itu ada yang hanya tiga sampai empat rumah dengan jarak antar kelompok itu sangat jauh. Kalau menggunakan jaringan listrik dari PLN cukup sulit. Karena itu, kita siasati dengan genset," jelas Manggana.
Selain dengan genset, kata Manggana untuk memenuhi kebutuhan listrik di kampong-kampung ini bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, katanya, dari pemerintah daerah tidak ada program untuk PLTS. Yang ada program PLTS hanya dari pemerintah pusat. "Kita berharap, ada dana dari APBN untuk program PLTS di Sumba Timur," demikian Manggana.
Ia mengatakan, dari informasi yang beredar sejak tahun 2007 sebenarnya ada program PLTS yang masuk ke Sumba Timur melalui Dinas Pertambangandan Energy Propinsi NTT. Namun karena tidak ada koordinasi, demikian Manggana, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui penyebaran dari program tersebut. Demikian juga, katanya, pada tahun 2008 dan 2009. "Sampai saat ini kita tidak tahu kampong atau desa mana yang sudah dapat program PLTS dan kampong mana yang belum. Pada tahun 2007 lalu, kita sudah minta Dinas Pertambangan dan Energy Propinsi NTT agar penyaluran bantuan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi yang ada daerah sehingga bantuannya terarah dan tepat sasaran. Tetapi realisasinya tetap juga tidak ada koordinasi," kata Mangggana.
Sementara itu informasi yang diperoleh PK, bantuan PLTS diduga banyak yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, bantuan itu diperjualbelikan lagi di masyarakat.
*PK*
0 komentar:
Posting Komentar