WARGA LAPAS TERANCAM KEHILANGAN HAK SUARA

Written By Admin on Rabu, Juli 08, 2009 | Rabu, Juli 08, 2009

WAINGAPU - Meski ada ketentuan baru bisa menggunakan KTP dan paspor, namun itu tidak menjamin tersalurnya hak politik warga di pilpres yang berlangsung hari ini, Rabu (8/7). Di Waingapu Sumba Timur, puluhan warga penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) terancam kebebasannya politiknya.

Mereka (tahanan dan narapidana) tersebut belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan hingga, Selasa (7/7) kemarin, logistik pilpres (kertas suara dan kotak suara) belum juga didistribusikan oleh KPU ke lokasi tersebut. “Ada sekitar 320 pemilih di Lapas ini terdiri dari, pegawai diseputar Lapas atau dalam lingkungan Lapas dan juga para tahanan dan narapidana.

Sedangkan untuk napi dan tahanan yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 39 orang," ungkap Syafrudin, staf Lapas Waingapu kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa kemarin. Meski belum mendapat alokasi logistik pilpres, namun para napi, tahanan dan petugas di lembaga tersebut nampak antusias mempersiapkan ruangan (aula) yang akan digunakan sebagai TPS.

Mereka menempelkan poster-poster yang sebelumnya sudah dibagikan oleh KPU. Nasir, salah satu binaan Lapas yang dihukum karena tersangkut kasus pencurian mengaku, akan tetap menggunakan hak pilihnya dan tidak akan menjadi golput. Sedangkan menurut Daniel, terhukum kasus penganiayan, ia mengaku pasrah bila tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pilpres hari ini.

Pantuan di sekitar kota Waingapu, Selasa kemarin, belum nampak kesibukan warga yang mencolok. Itu karena sebagian warga belum mendapat undangan mencentang di TPS. Namun sejumlah anggota PPS mulai sibuk membangun TPS misalnya, warga Kampung Arab Kelurahan Hambala.

Terpisah, pimpinan cabang PLN Sumba, Syarbani Sofyian mengaku, terpaksa menempuh kebijakan melakukan pemadaman bergilir terkait pelaksanaan pilpres. Menurut Syarbani, kebijakan itu dilakukan karena mesin diesel pembangkit listrik yang dimiliki PLN cabang Sumba selama ini sudah berusia tua.

“Kita terpaksa tetap menggunakan mesin diesel pembangkit listrik yang ada tentunya dengan perhatian yang extra karena usia mesin pembangkit listrik itu sudah cukup tua. Bahkan tahun pembuatannya 1973.

Ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya gangguan teknis disaat pelaksanaan pilpres Rabu besok termasuk proses penghitungan suara sampai ketingkat pleno KPU. Bahkan untuk waktu kedepan, kita juga terpaksa mengambil kebijakan menyewa mesin pembangkit listrik dari luar Sumba,” tandasnya.


Timor Express

0 komentar:

Poskan Komentar