25.080 KK DI SUMBA TIMUR TERANCAM LAPAR

WAINGAPU - Sebanyak 15.476,42 hektar tanaman pangan di Sumba Timur gagal panen akibat kekeringan. Angka tersebut masih bersifat sementara, karena masih ada puluhan desa yang belum memasukkan data kekeringan. Akibat kekeringan yang berdampak pada gagal panen itu, sebanyak 25.080 kepala keluarga (KK) terancam kelaparan.

Demikian data yang dirilis Badan Bimmas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Rabu (31/3/2010). Dari jumlah lahan tanaman pangan yang kering tersebut, padi seluas 6.723,8 hektar, jagung seluas 6.909,62 ha, kacang tanah 1.175 hektar, kacang hijau 283 hektar, singkong atau ubi kayu 375 hektar dan ubi jalar 10 hektar. Data ini masih bersifat sementara dan hanya untuk lahan yang gagal penen. Belum termasuk lahan gagal tanam.

Daerah-daerah terparah yang menderita kekeringan antara lain Kecamatan Pahunga Lodu 2.387,02 hektar, Lewa 1.340 hektar, Lewa Tidahu 1.364 hektar, Karera 967 hektar, Umalulu 858 hektar, Pandawai 621 hektar dan Kecamatan Mahu 868 hektar. Sedangkan kecamatan lainnya berkisar antara 70-500 lebih hektar.

Kepala Badan Bimmas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Ir. Ida Bagus Putu Punia, yang ditemui di kantornya, Rabu (31/3/2010), mengatakan, masih ada dua kecamatan, yakni Nggaha Ori Angu (Nggoa) dan Katala Hamulingu berikut beberapa desa dari kecamatan lain yang belum memasukkan data kerusakan lahan akibat kekeringan.

Dalam satu dua hari ke depan, kata Bagus, data kekeringan dan gagal panen pasti berkembang karena kekeringan pada tahun ini merata di seluruh wilayah Sumba Timur. Lahan-lahan irigasi pun, katanya, banyak yang tidak bisa dikelola karena kekurangan air akibat menurunnya debit air seperti yang terjadi di Pahunga Lodu dan Lewa.

Bagus mengatakan, kondisi ketahanan pangan masyarakat di daerah itu sudah kritis. Karena itu, perlu segera dilakukan intervensi. Namun pemerintah daerah, kata Bagus, mengalami keterbatasan keuangan. "Pak bupati sudah minta bantuan Pemerintah Propinsi NTT melalui bapak gubernur. Tetapi belum ada jawaban resmi. Untuk sementara kita manfaatkan cadangan beras pemerintah yang menjadi kewenangan bupati sebanyak 100 ton di Dinas Sosial," kata Bagus.

Bagus mengungkapkan, pemerintah daerah membutuhkan seribu ton beras untuk melakukan intervensi rawan pangan di Sumba Timur. Namun kemampuan daerah hanya 100 ton. "Mungkin akan ditanggulangi melalui dana cadangan pemerintah daerah," kata Bagus.

Sementara Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, mengatakan, jalan terakhir yang ditempuh pemerintah daerah untuk menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan adalah dengan dana cadangan pemerintah daerah. Pada triwulan pertama, kata Gidion, pemerintahakan menggunakan dana Rp 1,8 miliar dari dana cadangan untuk melakukan intervensi rawan pangan. Sedangkan pada tahap berikutnya, pemerintah akan memaksimal pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) dan sumur-sumur bor.

Lebih lanjut Bagus mengatakan, selain intervensi pangan dalam jangka pendek, para kepala desa juga telah mengajukan usulan ke pemerintah daerah bantuan benih dan pompa air. Namun, kata Bagus, lagi-lagi pemerintah daerah kesulitan karena keterbatasan dana.

[Sumber : Pos Kupang]