MI : Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Antonius Landi meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi masalah kekeringan di provinsi kepulauan itu untuk kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemilu kepala daerah di enam kabupaten pada 3 Juni mendatang. Kekeringan adalah masalah yang terjadi setiap tahun dan pemerintah mestinya sudah melakukan antisipasi sejak lama dan bukan membesar-besarkan masalah untuk mendapat simpati masyarakat menjelang Pemilu kepala daerah, kata Antonius Landi di Kupang, Sabtu (17/4).
"Saya perlu sampaikan bahwa masalah kekeringan bukan masalah baru tetapi sudah merupakan langganan," katanya.
Mestinya semenjak Badan Meteorologi dan Geofisikasi (BMG) mengeluarkan ramalan, pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah antisipasi sejak akhir tahun lalu, bukan satu bulan sebelum pemungutan suara Pemilu baru dibesar-besarkan, katanya. Menurut dia, apapun bantuan pemerintah baik dari provinsi maupun pemerintah pusat serta lembaga-lembaga internasional, pasangan calon yang masih berkuasa pasti akan memanfaatkannya untuk kepentingan kampanye. Masyarakat kata dia, akan melihat bantuan beras yang dibagi-bagikan itu sebagai kebaikan dari pasangan calon tertentu terutama yang sedang berkuasa, apalagi mereka yang sedang membutuhkan bantuan pangan. Karena itu, pemerintah provinsi dan pusat sebaiknya mengkaji ulang langkah-langkah apa yang paling tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang dilanda kekeringan dan rawan pangan agar tidak menjadi alat kampanye pasangan calon tertentu.
Kalau perlu, bantuan berupa beras disiapkan saja di daerah-daerah yang dilanda kekeringan dan ancaman rawan pangan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat satu atau dua hari pasca pemungutan suara pada 3 Juni mendatang.
Hanya dengan cara ini, bantuan kemanusiaan yang disiapkan pemerintah tidak dijadikan sebagai komoditi politik oleh pasangan calon tertentu untuk meraih dukungan politik, kata Antonius Landi. Mengenai kondisi masyarakat yang sudah kritis dia mengatakan laporan mengenai masyarakat di Sumba Timur sudah mulai mencari ubi hutan, bukan hal baru karena sudah mentradisi sejak turun temurun.
Ubi hutan kata dia memang selalu dikonsumsi masyarakat untuk menjaga agar persediaan pangan pokok berupa jagung atau padi tetap tersedia di tingkat rumah tangga, bukan karena sudah tidak ada stok pangan lagi di rumah maupun di pondok-pondok.
"Saya perlu sampaikan bahwa masalah kekeringan bukan masalah baru tetapi sudah merupakan langganan," katanya.
Mestinya semenjak Badan Meteorologi dan Geofisikasi (BMG) mengeluarkan ramalan, pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah antisipasi sejak akhir tahun lalu, bukan satu bulan sebelum pemungutan suara Pemilu baru dibesar-besarkan, katanya. Menurut dia, apapun bantuan pemerintah baik dari provinsi maupun pemerintah pusat serta lembaga-lembaga internasional, pasangan calon yang masih berkuasa pasti akan memanfaatkannya untuk kepentingan kampanye. Masyarakat kata dia, akan melihat bantuan beras yang dibagi-bagikan itu sebagai kebaikan dari pasangan calon tertentu terutama yang sedang berkuasa, apalagi mereka yang sedang membutuhkan bantuan pangan. Karena itu, pemerintah provinsi dan pusat sebaiknya mengkaji ulang langkah-langkah apa yang paling tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang dilanda kekeringan dan rawan pangan agar tidak menjadi alat kampanye pasangan calon tertentu.
Kalau perlu, bantuan berupa beras disiapkan saja di daerah-daerah yang dilanda kekeringan dan ancaman rawan pangan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat satu atau dua hari pasca pemungutan suara pada 3 Juni mendatang.
Hanya dengan cara ini, bantuan kemanusiaan yang disiapkan pemerintah tidak dijadikan sebagai komoditi politik oleh pasangan calon tertentu untuk meraih dukungan politik, kata Antonius Landi. Mengenai kondisi masyarakat yang sudah kritis dia mengatakan laporan mengenai masyarakat di Sumba Timur sudah mulai mencari ubi hutan, bukan hal baru karena sudah mentradisi sejak turun temurun.
Ubi hutan kata dia memang selalu dikonsumsi masyarakat untuk menjaga agar persediaan pangan pokok berupa jagung atau padi tetap tersedia di tingkat rumah tangga, bukan karena sudah tidak ada stok pangan lagi di rumah maupun di pondok-pondok.
0 komentar:
Posting Komentar