KRISIS PANGAN DI SUMBA TIMUR JADI ISU KAMPANYE

WAINGAPU--MI: Kelaparan yang melanda puluhan ribu masyarakat Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menjadi isu sentral kampanye pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (cawabup) daerah itu periode 2010-2015.

Pada sosialisasi cabup dan cawabup asal Partai Golkar Gidion Mbilijora-Matius Kitu (YMB-MK) di Waingapu, ibu kota Sumba Timur, Sabtu (10/4) petang, isu tersebut langsung mengemuka. Ketua Partai Golkar SumbaTimur Palulu Pabundu Ndima menyeroti kinerja YMB-MK yang dinilai merespon cepat bencana kelaparan tersebut.

Sayangnya, permintaan bantuan pangan yang disampaikan sejak 1 Maret 2010 kepada pemerintah pusat dan provinsi, masih dipandang sebelah mata. Bahkan, Gubernur NTT Frans Lebu Raya masih mengirim tim pemantau krisis pangan untuk mengecek kebenaran bencana kelaparan itu, ketimbang mengirim bantuan pangan darurat. Di hadapan sekitar 1.000 simpatisan pasangan tersebut, ia beralasan bantuan pemerintah pusat sangat dibutukan karena dana pemerintah kabupaten sangat terbatas untuk membeli beras.

Pasalnya, warga yang didera bencana kelaparan harus segera diberikan bantuan karena tidak memiliki daya beli untuk membeli pangan. "Memang anggaran kita sangat terbatas," cetusnya.

Permintaan bantuan itu tidak hanya beras, tetapi juga pompa untuk mengalirkan air dari sungai yang masih memiliki cukup air ke ladang. Tujuannya, petani bisa menanam lagi karena tanaman yang seharusnya memasuki masa panen April ini, gagal karena kekeringan.

Penampilan Palulu memang mendapat aplaus ketika ia menyingsung soal langkah-langkah yang telah dilakukan Gidion yang adalah calon incumbent. Salah satu langkah penting adalah memanfaatkan dana sebesar Rp1,3 miliar yang berasal dari pos dana tak tersangka untuk membeli beras. Beras yang akan dibeli itu nantinya dibagikan kepada masyarakat korban bencana kelaparan masing-masing 20 kilogram untuk kebutuhan selama 10 hari. Akan tetapi langkah itu baru ditempuh jika pemerintah pusat dan provinsi belum juga tergerak menggelontorkan bantuan.

Ia juga menyingung soal rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sumba Timur berkekuatan 3,2 megawatt (Mw) pertengahan tahun ini. "Saya dan pak Gidion sudah menandatangani MoU-Memorandum of Understanding bersama perusahaan yang akan membangun PLTS," katanya.

Penegasan itu kata Dia, disampaikan agar masyarakat paham untuk mencegah isu pembangunan PLTS menjadi bahan kampanye pasangan calon bupati lainnya. "Ada yang bilang kalau terpilih jadi bupati, listrik di Sumba Timur tidak mati lagi," cetusnya. Dia mengakui, isu pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN memang menjadi bahan jualan kandidat calon bupati.

Misalnya belum lama ini, kata Dia, beredar kabar dari mulut ke mulut yang menyebutkan pemerintah memindahkan sebuah mesin pembangkit dari Kecamatan Pandawai ke Waingapu. Itulah yang menurut kabar tersebut, menjadi penyebab utama matinya listrik. "Itu tidak benar," sergahnya.