WAINGAPU - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Republik Indonesia (RI), Agung Laksono, Sabtu (17/4/2010), memantau kekeringan di Sumba Timur. Dalam kunjungannya itu Menko Kesra membantu 400 ton beras dan Rp 500 juta uang untuk intervensi kekeringan di Pulau Sumba.Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiliyora, M.Si, dan Asisten III Setda NTT, Ir. Ans Takalapeta, di Desa Hambapraiang, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur.
Bantuan uang Rp 500 juta untuk Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) sebesar Rp 200 juta. Sedangkan tiga Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya sebesar Rp 300 juta. Pembanginannya dilakukan Pemerintah Propinsi NTT. Bantuan beras masing-masing kabupaten sama 100 ton. Beras bantuan ini tambahan untuk beras cadangan pemerintah di daerah.
Meskipun mengakui kekeringan di Sumtim berdampak pada gagal tanam dan gagal panen, namun Agung mengatakan, kondisi itu belum sampai pada tahap bencana. "Ada kerawanan, tetapi belum semua. Namun, kita perlu antisipasi sehingga tidak sampai pada keadaan yang lebih parah dan menimbulkan kelaparan. Yang utama dilakukan langakah penanggulangan ke depan secara permanen. Sehingga masyarakat tidak kesulitan air lagi untuk pertanian. Antara lain, mengoptimalkan daerah aliran sungai (DAS)," kata Agung.
Selain pompa air untuk optimalisasi DAS, demikian Agung, perlu perbaikan infrastruktur sehingga sistem pengairan bisa dilakukan semaksimal mungkin agar memberikan manfaat petani di daerah itu pada masa mendatang.
Selain itu, pembangunan cekdam, embung atau daerah-daerah tangkapan air hujan, cekungan-cekungan untuk menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan.
Agung yang datang ke Sumtim didampingi Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Samsul Muarif, anggota Komisi VIII DPR RI asal NTT, Anita Gah, mengatakan, berdasarkan laporan Bupati Sumtim, lahan pertanian di Sumtim lebih didominasi lahan kering dibanding lahan basah.
Karena itu, kata Agung, harus ada sistem untuk menahan air hujan agar tidak buang percuma. "Di sini perlu kajian-kajian yang matang. Posisi air sungai yang lebih rendah dari lahan, butuh system pompanisasi. Jumlah pompa yang dibutuhkan cukup banyak, yaitu 700-800 unit. Itu baru satu kabupaten," katanya.
Agung mengatakan, jumlah bantuan pompa air dari pemerintah pusat tergantung perencanaan dan kajian dari BNPB. Selain DAS, demikian Agung, masyarakat juga bisa memanfaatkan air hujan yang ditampung melalui embung, atau cekdam.
Agung mengungkapkan, setelah perencanaan jelas, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat akan mempersiapkan konsep penanggulangan kekeringan di daerah itu sehingga kekeringan seperti tahun ini tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang. Agung berharap tahun 2011 bantuan pompa air untuk Sumba Timur dan Sumba bisa teralisasi.
Agung mengatakan bantuan beras dan uang tersebut merupakan bantuan awal untuk penanggulangan jangka pendek. Jika dalam beberapa waktu ke depan, lanjutnya, kekeringan berkembang menjadi bencana kelaparan, pemerintah pusat tidak akan menutup mata, dan akan memberikan perhatian khusus.
Agung mengujungi Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang. Sebelum ke Hambapraing, Agung berdialog dengan para bupati se-daratan Sumba. Dalam dialog tersebut, para bupati berkesempatan menyampaikan kondisi pangan di daerah masing-masing. Selain Sumtim, Bupati Sumba Barat, Yulianus Pote Leba mengatakan, di daerahnya ada 17.000 hektar lahan pertanian di empat kecamatan yang gagal tanam dan gagal panen.
Upaya yang dilakukan, kata Pote Leba, intervensi rawan pangan dengan beras cadangan pemerintah 100 ton. Bupati Sumba Barat Daya, Kornelis Kodi Mete, juga menyampaikan di daerahnya ada 4.000 kepala keluarga di delapan kecamatan mengalami gagal tanam dan gagal panen.
Pemerintah daerah, kata Kodi Mete, telah melakukan intervensi dengam beras cadangan pemerintah dan raskin. Pemerintah daerah itu juga mendorong masyarakat untuk masuk laut. Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya juga membutuhkan pompa air untuk mengoptimalkan DAS.
Bupati Sumba Tengah, Umbu Sapi Pateduk, juga menyampaikan hal yang sama. Bupati yang dikenal dengan panggilan Umbu Bintang, ini mengatakan, saat ini ada 11.000 hektar lahan yang gagal tanam dan gagal panen.
Umbu Bintang mengatakan, jika kondisi ini tidak segera ditanggulangi, maka kekeringan akan merambah 43 desa di daerah itu. "Kami sudah intervensi dengan raskin dan beras rawan pangan. Tetapi ini hanya untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, mengoptimalkan DAS. Sumber air dan air tanah sebenarnya cukup banyak, tapi membutuhkan pompa air. Kami juga membutuhkan traktor besar untuk pengolahan lahan," kata Umbu Bintang.
Anggota DPR RI asal NTT, Anita Gah mengatakan, akan membicarakan masalah kekeringan di Sumba dalam rapat/sidang Komisi VIII DPR RI. "Kita upayakan secepatnya. Masyarakat yang menderita kekeringan akan ditolong. Kalau pemerintah cepat mengajukan tambahan dana, bulan Mei mendatang sudah bisa dicairkan karena pada bulan itu ada pencairan dana untuk BNPB," kata Anita.
copyright by : POS KUPANG online
0 komentar:
Posting Komentar