RAWAN PANGAN DI SUMTIM TIDAK TERKAIT PILKADA

Written By Admin on Selasa, April 13, 2010 | Selasa, April 13, 2010

MI - Bupati Sumba Timur Gidion Bilijora meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan rawan pangan yang melanda masyarakat di wilayah itu dengan proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2010-2015 yang sedang berlangsung.

"Rawan pangan adalah masalah kemanusiaan dan tidak pantas dikaitkan dengan persoalan politik," kata Gidion, Selasa (13/4).

Ia mengatakan hal ini menanggapi laporan mengenai adanya rawan pangan di kabupaten setempat merupakan bagian dari strategi pasangan calon yang sedang berkuasa untuk menarik simpati pemilih. Caranya adalah dengan meminta bantuan beras sebanyak-banyaknya dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk dibagikan kepada masyarakat sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 3 Juni mendatang.

"Kalaupun ada yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik, itu namanya menari di atas penderitaan rakyat. Ini bencana di luar kemampuan kita sebagai manusia," katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat sudah pandai menetapkan pilihan dan tidak terpengaruh dengan isu murahan seperti itu. Menurut dia, krisis pangan yang melanda lebih dari 150 desa di wilayah itu adalah benar-benar terjadi dan saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pangan karena persediaan pangan di tingkat rumah tangga terus menipis.

Kondisi pangan masyarakat ini, kata dia, sudah melalui suatu kajian yang dilakukan tim dari Badan Ketahanan Pangan untuk beberapa tahapan dan dilakukan sejak akhir tahun 2009. "Artinya, setelah melalui suatu kajian yang cukup dalam, tim berkesimpulan bahwa hampir semua desa di wilayah itu menghadapi ancaman rawan pangan yang sangat serius," katanya.

Karena itu, dia menegaskan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat di wilayah itu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berlangsung. "Semua pihak harus menyadari bahwa ini adalah masalah kemanusiaan dan harus segera mendapat penanganan," katanya.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga telah mengambil langkah intervensi dengan menggunakan 100 ton beras milik pemerintah yang tersedia di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog). Beras yang tersedia itu pun hanya bisa dibagikan kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat terbatas, yakni 14 kilogram per kepala keluarga (KK), dan ini hanya bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan.

copyright by : MEDIA INDONESIA online

0 komentar:

Poskan Komentar