WAINGAPU - Penyerapan beras untuk rakyat miskin bantuan pemerintah daerah terkait rawan pangan di Sumba Timur, relatif rendah. Padahal masyarakat di daerah ini sebagian sudah masuk hutan akibat ketiadaan pangan. Sejak diluncurkan, Senin (10/5/2010) lalu, baru dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Waingapu dan Nggaha Ori Angu yang mengambil beras bantuan pemerintah daerah ini.
Kepala Sub Divre Bulog Waingapu, Imanuel Louk ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/5/2010), mengatakan, sampai dengan Jumat (14/5/2010) baru 83,2 ton beras bantuan pemda setempat yang direalisasikan. Padahal beras bantuan pemda ini diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin.
Imanuel mengatakan, lancar tidaknya realisasi raskin termasuk yang ditalangi pemerintah daerah tergantung camat dan kepala desa karena ada administrasi yang harus dipenuhi.
"Sesuai rapat dengan pemerintah daerah, mekanisme penyaluran beras raskin bantun pemerintah daerah ini sama dengan mekanisme penyaluran raskin biasa. Sasarannya juga untuk rumah tangga miskin," kata Imanuel.
Ia mengatakan, sesuai hasil rapat dengan pemerintah daerah, distribusi raskin bantuan pemerintah daerah dilakukan dari tanggal 10-25. Namun dengan realisasi selama tiga hari ini, dia pesimis bisa selesai tepat waktu.
"Kita tetap upayakan tepat waktu tapi semuanya kembali lagi kepada kepala desa," demikian Imanuel.
Kondisi yang sama terjadi pada realisasi raskin reguler/biasa. Sampai dengan bulan Mei 2010 ada beberapa desa yang belum mengambil jatah raskinnya, yaitu Desa Rakawatu, Desa Kota Kawau dan Desa Kondamara.
Ada juga desa yang baru mengambil raskin putaran pertama seperti Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang. Para kepala desa umumnya mengaku kesulitan mengumpulkan uang dari masyarakat.
"Ada kepala desa yang mengaku kesulitan mengumpulkan uang dari masyarakat. Kalaupun ada maka diambil kembali karena lama menunggu. Sedangkan kepala desa harus menunggu semua RTS yang namanya terdaftar mengumpulkan uang baru bisa mengambil raskin ke Bulog," jelas Imanuel.
Dia mengimbau para kepala desa mengambil jatah raskin bantuan rawan pangan yang diberikan pemerintah daerah karena beras itu dibagikan secara gratis sambil menunggu masyarakat mengumpulkan uang untuk menebus jatah raskin tahap berikutnya.
Total raskin untuk Kabupaten Sumba Timur tahun 2010, jekas Imanuel sebanyak 4.461 ton untuk 28.594 rumah tangga sasaran (RTS). Sebanyak 743.444 kg, atau satu putaran ditalangi pemerintah daerah sebagai bantuan rawan pangan di daerah itu.
Dengan demikian, terang Imanuel, total raskin yang sudah disalurkan sampai bulan Mei sebanyak 2.126 ton. Sementara tambahan cadangan beras pemerintah 100 ton yang dijanjikan Menkokesra sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut.
Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Kementerian Kesra telah mengirim surat ke Kementrian Sosial terkait tambahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) empat kabupaten di Sumba. Namun untuk hal ini tetap harus ada surat dari Gubernur NTT kepada Menteri Sosial dengan tembusan ke Menkokesra tentang tambahan CBP empat kabupaten di Sumba sehingga tidak menyalahi prosedur yang ada. Kementerian Kesra pekan depan akan menggelar rapat tingkat pejabar eselon I untuk membahas krisis pangan dan tambahan CBP untuk masyarakat di Pulau Sumba.
[sumber : Pos Kupang Online]
1 komentar:
Saya kurang paham dengan kalimat berikut:
"Dia mengimbau para kepala desa mengambil jatah raskin bantuan rawan pangan yang diberikan pemerintah daerah karena beras itu dibagikan secara GRATIS sambil menunggu masyarakat mengumpulkan UANG untuk TEBUS jatah raskin tahap berikutnya"
Kalau pemerintah membagikan beras kepada masyarakat miskin, kemudian ada imbalan uangnya... bukankah itu sama halnya dengan pemerintah beralih profesi sebagai penjual beras?
Lalu dimana letak aspek bantuan gratis itu kalau toh raskin itu tetap harus ditebus dengan uang oleh masyarakat miskin itu sendiri?
Mungkin ada masukan berbeda tentang hal ini oleh pembaca yang lain, mohon berbagi pendapat. Terima kasih
Posting Komentar