WARGA TAK BERMINAT JADI PEMANTAU PEMILKUKADA

Written By Admin on Minggu, Mei 02, 2010 | Minggu, Mei 02, 2010

Hingga saat ini tak satu pun warga Sumba Timur yang berminat menjadi anggota pemantau Pemilukada independen di wilayah tersebut, padahal tahapan pemilihan dimulai 3 Juni mendatang.

Menurut anggota KPU SUmba Timur, Semuel Takanjanji, pendaftaran tim pemantau independen Pemilukada Sumba Timur telah dibuka sejak Januari lalu yang diumumkan melalui radio. "Tapi tidak ada satu pun warga yang mendaftar hingga batas akhir pendaftaran. Ini mungkin menyangkut dana yang tidak disiapkan oleh Pemkab Sumba Timur untuk biaya operasional tim pemantau independen Pemilukada tersebut," katanya saat dikonfirmasi Timor Express, Kamis (29/4) kemarin.

Dirinya memastikan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sumba Timur 3 Juni mendatang tanpa tim pemantau independen. Pemantauan Pemilukada, kata Semuel, membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit, namun pemerintah daerah dan KPU tidak menyiapkan dana dimaksud. "Yah, saya tentunya sangat menyesalkan hal ini, sekalipun ada Panwas Pemilukada tingkat kecamatan dan Panwas Pemilukada lapangan.


Tapi yang pasti bahwa tim pemantau independen tetap kita butuhkan. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kecurangan di tingkat TPS. Setiap TPS satu kandidat satu saksi. Jadi solousinya, masing-masing kandidat calon harus memperkuat saksinya di setiap TPS. Setiap saksi harus dilaporkan ke PPS satu hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan," tandasnya.



Terkait dana kampanye, menurutnya, belum bisa diketahui karena masih
menunggu audit dari akuntan publik. Semuel mengakui adanya kesulitan yang dialami KPU Sumba Timur dalam penjaringan akuntan publik, karena di NTT belum ada perusahaan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). "Sementara KPU menyaratkan akuntan publik yang melakukan audit terhadap dana kampanye hanya akuntan publik yang terdaftar di IAPI.

Saat ini baru ada akuntan publik yang mendaftar setelah dua kali pengumuman prakualifikasi. Itu pun datang dari Jawa sana," jelasnya seraya menambahkan, saat ini baru NTB, Bali dan Jawa yang memiliki akuntan publik dan terdaftar di IAPI.

copyright by : Timex online

0 komentar:

Poskan Komentar