EMPAT CABUP - CAWABUP DATANGI KPUD SUMTIM

Written By Admin on Rabu, Juni 02, 2010 | Rabu, Juni 02, 2010

WAINGAPU - Empat pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Timur, masing-masing paket Maraing, Luri, Pinang dan Maju, Senin (31/5/2010), mendatangi KPU Sumba Timur. Kedatangan empat calon ini untuk memrotes masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan sikap KPU dan Panwas Pemilu Kada yang terkesan menutup mata terhadap berbagai pelanggaran selama masa kampanye.

Lukas Kaborang calon bupati dari paket Luri mengatakan, kedatangan mereka ke KPU hanya ingin menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran kampanye yang tidak ditindaklanjuti Panwaslu Kada serta persoalan DPT.

Menurut Lukas, pihaknya menginginkan pemilu kada di Sumba Timur berlangsung damai. Tidak karena perbedaan politik, kata Lukas, antarpaket bentrok. Namun damai tidak berarti membiarkan pelanggaran. Pelanggaran terhadap aturan dalam pemilu kada, terutama kampanye, demikian Lukas, tetap harus ditindak.

"Mobilisasi massa antara zona, bahkan dari luar Kabupaten Sumba Timur yaitu Sumba Tengah. Pejabat ikut berkampanye mengenakan atribut calon. KPU dan Panwas terkesan diam, seakan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Kami datang ke KPU dan mengundang Panwaslu Kada dan Pak Kapolres karena kami masih menghargai prosedur dan masih menghargai KPU sebagai wasit dalam pemilu kada ini," kata Lukas.

Hal senada dikatakan Umbu Manggana-Kristofel Praing (paket Maraing). Selain mempersoalkan pelanggaran selama masa kampanye, Manggana juga mempersoalkan DPT. Manggana mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat ada pemilih yang namanya ada di DPT Pilpres tetapi tidak ada di DPT pemilu kada. Padahal, DPT Pilpres dipakai sebagai DPS pemilu kada.

"Logikanya, kalau ada di DPT Pilpres jelas pasti ada di DPT pemilu kada kecuali pemilih baru. Ironisnya, orang yang sudah ada nama di DPT Pilpres, namanya tidak keluar di DPT Pemilu Kada tetapi di sisi lain ada anak-anak di bawah umur masuk dalam DPT Pemilu Kada. Hal seperti ini ditemukan hampir di semua wilayah. Kita akhirnya berkesimpulan, hal ini seperti ada upaya sistematis. Tidak sekadar kesalahan biasa," kata Manggana.

Kabunang Rudiyanto, Cawabup Paket Pinang, secara tegas menyoroti pelanggaran selama masa kampanye dan sikap Panwaslu Kada dan KPU yang pasif. "Saya bahkan membuat surat secara resmi ke Panwaslu Kada tentang pelanggaran kampanye berupa mobilisasi massa antarzona. Jawabannya hanya sebatas imbauan. Padahal dalam aturan tentang Pemilu Kada jelas harus diproses tidak sebatas imbauan," kata Rudiyanto.

Rudiyanto mengatakan, pihaknya juga sudah menyampaikan berbagai pelanggaran ke pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian menjawab bahwa polisi hanya mem-back up. Yang berwenang untuk menindak yaitu Panwaslu Kada. "Kita khawatir masalah mobilisasi massa saja tidak bisa cegah, apalagi berbagai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis," kata Rudiyanto.

Rambu Lika juga mengeluarkan kritikan yang tak kalah pedas terhadap Panwaslu Kada Sumba Timur. Cawabup Paket Luri ini mengatakan, ada ketidakadilan yang dilakukan panwas selama ini dalam penerapan aturan. Ada pendukung dari paket tertentu yang arogan dan berbuat seenaknya bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor terhadap paket lain tidak ditindaklanjuti Panwaslu Kada.

"Ada PNS dan guru yang dipaksa untuk pilih paket tertentu. Kalau ada PNS atau guru yang pro ke paket lain langsung dicatat namanya dan ditakut-takuti. Ada apa ini? Seakan ini daerah milik paket tertentu," kecam Rambu Lika.

Kris Praing dengan nada agak tinggi mengatakan, ketidaktegasan dan ketidakonsistenan Panwaslukada benar-benar terlihat selama masa kampanye. "PNS naik di atas panggung jadi MC dan ikut berkampanye. Panwaslu Kada diam. Ada mobil dinas ED 188 tabrakan saat ikut kampanye, Panwaslu kada diam. Kita lelah melihat semua ini. Dalam kondisi lelah, bisa saja khilaf. Kita minta KPU dan Panwas Pemilukada perhatikan masalah ini. Kita minta camat dan kepala desa tidak intimidasi rakyat karena itu pelanggaran," kata Praing.

Ketua Tim sukses Paket Maju, Dominggus Hunggurami, mengatakan, antisipasi kekacauan Panwas dan KPU harus tegas. "Ada pemilih ganda di TPS 8 dan TPS 9, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera. Kita minta segera ditelusuri," kata Hunggurami. Rambu lika menambahkan, kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelumnya tidak lagi terjadi untuk tahap berikutnya yaitu tahap pemungutan dan penghitungan suara karena rakyat juga ikut memantau. ]

"Ada informasi akan ada manipulasi jumlah suara di TPS, surat suara yang dibakar atau dicoblos ganda untuk merusak suara paket tertentu seperti yang terjadi tahun 2005. Kita minta ini tidak terjadi," kata Rambu Lika.

Ketua KPU Sumba Timur, Dr. Siliwoloe Ndjoeroemana, yang menerima langsung empat kandidat mengatakan, seluruh laporan dari empat paket tersebut akan ditindaklanjuti KPU. Namun Siliwoloe meminta empat pasangan tersebut melengkapi laporan pelanggaran dengan bukti-bukti.

Tentang DPT, anggota KPU Muhammad, S.Ag, mengatakan, proses sampai penetapan DPT cukup panjang. "Pemutakhiran data pemilih sudah melalui proses panjang. Petugas kita datang dari rumah ke rumah. DPS kita tempel lagi di kantor desa/ kelurahan. Kita umumkan di radio agar masyarakat mengecek nama di kantor desa/ kelurahan. Setelah dipleno PPS dan diserahkan ke KPU, KPU kembalikan lagi ke PPS untuk mengecek lagi baru ditetapkan DPT," kata Muhammad.

Namun jawaban Muhammad ini tidak begitu saja diterima empat kandidat. Mereka meminta agar pemilih yang namanya ada dalam DPT Pilpres tetap diakomodir di DPT Pemilu Kada, kecuali pemilih baru yang belum pernah terdaftar dan meminta pihak yang membuat kesalahan diproses secara hukum.

Ketua KPU, Siliwoloe akhirnya berjanji akan mengecek ke PPS mengapa ada pemilih di DPT Pilpres yang hilang di DPT Pemilukada. "Kita akan telusuri di mana kesalahannya. Jangan sampai ada yang tidak sempat tercetak. Demikian juga dengan pemilih ganda. Sedangkan untuk pemilih baru yang belum pernah terdaftar tidak bisa lagi diakomodir karena jumlah surat suara terbatas," kata Siliwoloe.

Siliwoloe meminta masyarakat untuk mengecek ke kelurahan dan kantor desa. Jika ada nama dalam DPT tetapi tidak ada undangan atau formulir C6 bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjuk KTP dan nama di DPT. Sedangkan yang namanya tidak ada dalam DPT, kata Siliwoloe, tetap tidak bisa menggunakan hak pilih.

Ketua Panwaslukada Sumba Timur, Robert Muhu mengatakan, sesuai dengan kewenangan dalam UU Nomor 32/2004, Panwaslukada hanya berwenang menerima laporan dan meneruskan ke KPU atau pihak kepolisian. "Panwaslu tidak mempunyai kewenangan melakukan eksekusi terhadap pelanggaran pemilukada," kata Muhu.

Sedangkan mengenai mobilisasi massa antarzona, Muhu mengatakan, saat kesepakatan itu dibuat Panwaslu tidak dilibatkan. Meskipun demikian, Panwalu tetap berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan kesepakatan tersebut.

Jawaban Muhu langsung mendapat reaksi dari anggota KPU dan para kandidat. Anggota KPU, Muhammad, S.Ag mengatakan, Panwaslu memang bukan eksekutor tetapi berwenang memberikan rekomendasi ke KPU. "KPU lah eksekutornya. Tetapi dalam mengeksekusi harus berdasarkan rekomendasi Panwaslu. Selama ini tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu tentang pelanggaran kampanye. Padahal kita tunggu rekomendasi itu," tegas Muhammad.

Sementara Kapolres Sumba Timur, AKBP Tetra M Putra mengatakan, pihaknya terpaksa membiarkan mobilisasi masa karena factor keamanan. Apalagi personil polisi sangat terbatas.

[Sumber : Pos Kupang]

0 komentar:

Poskan Komentar