SALING DORONG REBUT NOMOR PENDAFTARAN

Written By Admin on Kamis, Juli 01, 2010 | Kamis, Juli 01, 2010

WAINGAPU - Pendaftaran calon siswa (casis) baru di sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Waingapu, Ibu kota Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) mulai dibuka, Senin (28/6/2010). Ribuan casis baru dan orangtua/wali murid pun terlibat saling aksi dorong untuk berebut formulir pendaftaran.

Para casis dan orangtua/wali yang menunggu untuk mendaftarkan anaknya sejak pukul 06.00 Wita terlihat tidak sabar untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Pembatasan jumlah siswa baru oleh sekolah favorit menjadi pemicu aksi rebutan formulir. Para casis dan orangtua/wali khawatir tidak mendapatkan formulir pendaftaran di sekolah favorit tersebut.

Seperti yang terjadi di SMAN 2 Waingapu, sejumlah casis dan orangtua/wali terhimpit dalam aksi berebutan formulir pendaftaran. Menghindari risiko buruk yang tidak diinginkan, pihak sekolah sempat menghentikan sementara proses pendaftaran.

Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja harus turun tangan mengamankan pendaftaran casis siswa baru di sejumlah SMA negeri di Waingapu. Setelah ditertibkan anggota Satpol PP dan staf pengajar, barulah pendaftaran dilanjutkan. Calon siswa-siswi terlihat kelelahan tidak sanggup berdesakan di loket pendaftaran dan ada yang memilih duduk sejenak sebelum melanjutkan aksi dorong di depan loket pendaftaran.

Tingginya animo casis baru lulusan SMP masuk ke sekolah negeri kerap berbenturan dengan keterbatasan ruangan belajar, tenaga pengajar dan sarana prasarana penunjang lainnya. Sementara itu, pungutan untuk siswa baru masih terjadi meskipun Pemda Sumba Timur telah memberlakukan pendidikan gratis jenjang SD-SMA sejak Januari 2007 lalu.

Kepala SMAN 2 Waingapu, Yehezkiel Rebo, ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/6/2010), mengatakan, untuk penerimaan siswa baru kali ini pihaknya membatasi jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah ini.

Hal ini berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya yang masih bisa menerima siswa lebih banyak. Pasalnya, sekolah ini sekarang dalam proses rintisan menuju sekolah berstandar nasional. "Dengan status sekolah rintisan menuju sekolah berstandar nasional, jumlah siswa per kelas dibatasi. Pada penerimaan siswa baru kali ini, kita hanya menyiapkan lima ruang kelas. Jumlah ini sesuai standarisasi dan idealnya sebuah proses belajar mengajar. Dengan keterbatasan ruangan kami hanya menerima 160 calon siswa dengan alokasi 32 siswa per kelas," kata Yehezkial.

Soal pungutan terhadap calon siswa baru, Yehezkiel mengaku, pungutan untuk biaya tes karena dalam RABS BOS tidak diatur tentang pembiayaan penerimaan casis baru. "Setelah kami hitung, pungutan yang dikenakan kepada casis baru Rp 20 ribu/orang. Uang itu untuk penggandaan soal testing tiga mata pelajaran, yaitu MIPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia," jelasnya.

Saul, salah seorang casis baru, mengaku susah payah untuk mendapatkan formulir. "Beruntung saya bisa dapat formulir meski harus antre dan berdesakan," kata Saul.
Dia mengatakan, sejak masih di bangku SMP dirinya sudah berniat masuk di SMAN 2 Waingapu. Saul yang berasal dari Kecamatan Pahunga Lodu mengaku membayar uang pendaftaran Rp 20 ribu kepada panitia. Jika tidak lulus tes, kata Saul, dia akan mencari sekolah swasta.

Suasana berbeda terjadi di sekolah swasta. Jika di sekolah negeri dijejali para casis baru dan orangtua di sekolah swasta suasana terlihat lengang. Setelah ditelusuri ternyata sekolah swasta di daerah ini belum membuka pendaftaran. Mereka menunggu sampai ujian masuk sekolah negeri selesai.

Salah satu sekolah swasta yang belum membuka pendaftaran casis baru, yaitu SMA PGRI Waingapu. "Kami belum buka penerimaan siswa baru. Kami baru membuka pendaftaran 1 Juli setelah tes masuk di sekolah negeri selesai," ujar seorang guru di sekolah itu.

Asisten Tatapraja Setda Sumba Timur, Samuel Pekulimu, S.Sos, ditemui terpisah mengatakan, seharusnya sebelum pembukaan pendaftaran siswa baru sekolah negeri harus melakukan pertemuan dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah guna membahas jalan keluar bagi calon siswa yang tidak bisa diakomodir di sekolah negeri.

"Kita juga bingung menghadapi jumlah pendaftar yang begitu banyak. Sedangkan jumlah siswa baru yang diterima di sekolah negeri terbatas. Kalau ke sekolah swasta pasti juga menumpuk karena ruangan belajar dan sarana prasarana pendukung di sekolah swasta terbatas. Pemda Sumtim dan dinas pendidikan serta manajemen sekolah negeri harus bertemu dulu," demikian Semuel.

[Sumber : Pos Kupang]

0 komentar:

Poskan Komentar