GIDION WARNING RESHUFFLE KABINET

Written By Admin on Senin, Oktober 11, 2010 | Senin, Oktober 11, 2010

WAINGAPU - Sinyalemen adanya pejabat eselon II, III dan IV yang tidak berbobot dan berfungsi sesuai tupoksi membuat Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora gerah. Gidion mewarning adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Hal itu disampaikan Bupati Gidion Mbilijora kepada Timor Express di ruang kerjanya, Kamis (7/9). Menurut mantan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Sumba Timur itu, adanya pejabat yang sengaja atau memang tidak memahami tupoksinya menghambat program pembangunan sesuai visi-misinya bersama Wabup Matius Kitu.

“Saya dan pak Matius Kitu membutuhkan pejabat yang tidak sekedar loyal tapi juga harus profesional. Jadi harus ada timbal baliknya. Jangan cuma sekedar loyal tapi dalam menjalankan tugas kesehariannya justru amatiran bahkan ada yang tidak memahami tupoksi yang ada. Pejabat-pejabat seperti ini memang tidak bisa dipakai karena cuma menguras uang negara dengan membayar tunjangan jabatan mereka,” paparnya.

Terpisah, ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq mendukung langkah Bupati Gidion Mbilijora terkait rencana reshuffle kabinetnya dalam waktu dekat ini.

Menurut Ali, reshuffle kabinet harus dilakukan bila hasil evaluasi kinerja pejabat-pejabat birokrasi tersebut tidak memenuhi standar yang ada. “Kalau ada pejabat yang sengaja atau memang tidak memahami tupoksinya, ya memang harus diganti dengan yang lebih baik dan profesional. Untuk apa dipertahankan pejabat-pejabat blo’on dan cuma bisa makan gaji buta tersebut karena hanya sekedar menghamburkan uang negara dengan tunjangan jabatan mereka. Jadi DPRD Sumba Timur khususnya Fraksi Partai Golkar mendukung penuh langkah Bupati untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumba Timur, Amos Landu Manjapraing mengungkapkan, solusi terbaik menentukan pejabat yang benar-benar berbobot dalam kabinet Gidion-Matius lima tahun kedepan adalah melalui mekanisme fit and propertest.

“Tidak ada jalan lain kecuali melalui mekanisme fit and propertest. Mereka yang berkeinginan memangku jabatan khususnya eselon II harus diuji kemampuannya sehingga ketika menduduki sebuah jabatan tidak mengecewekan pimpinan termasuk rakyat yang harus dilayani. Juga kinerja mereka harus dievaluasi dalam tenggat waktu tertentu. Bila tidak memenuhi standar, maka pejabat tersebut harus segera diganti,” tukasnya.

[Sumber : Timor Express]

0 komentar:

Poskan Komentar