WAINGAPU - Pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas, Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha menjadi masalah yang paling dikeluhkan masyarakat saat dengar pendapat dengan anggota DPRD Sumba Timur, Selasa (9/11/2010).Acara ini berlangsung di ruang sidang DPRD Sumtim atas inisiatif panitia peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Sumtim. Acara itu menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan di kabupaten ini, khususnya di RSUD Umbu Rara Meha. Sebab, pelayanan di rumah sakit itu dinilai masih diskriminatif.
Sorotan pelayanan kesehatan ini diawali para anggota dewan. Mulai dari masalah sosialisasi program belum optimal serta kesulitan peserta pemegang kartu jamkesmas/jamkesda dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pdt. Pier Taka dari Fraksi PDIP, mengatakan, dana untuk kesehatan begitu besar namun pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin tidak sesuai anggaran yang dialokasikan dalam APBD.
Amos Kulandima dari Fraksi PDK menilai banyak informasi tentang pelayanan kesehatan belum sampai ke masyarakat karena minimnya sosialisasi program dari Dinas Kesehatan. Buktinya, kata Amos, masih banyak ibu melahirkan ke dukun daripada di puskesmas atau sarana kesehatan lainnya.
Karel Wosa dari Fraksi Gabungan menyoroti diskriminasi pelayanan terhadap pasien jamkesmas serta terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil.
Sorotan tajam datang dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader posyandu. Frederika Nday Ngana dari Pusat Sumber Daya Warga (CRC) Kambajawa menyoroti perilaku para cleaning service di RSUD Umbu Rara Meha yang bekerja saat jam kunjungan, serta kondisi ruang tunggu pasien di Puskemas Waingapu tidak memadai. Juga, soal pelayanan air bersih dan air minum bagi pasien di RSUD Umbu Rara Meha yang hanya dilakukan pada jam makan dan jam minum obat.
"Petugas kebersihan bekerja saat jam kunjungan. Lalu pengunjung dan pasien disalahkan karena dinilai tidak menghargai mereka yang lagi kerja. Bahkan petugas ini tidak segan usir pengunjung yang lalu lalang saat mereka masih membersihkan ruangan. Kita minta manajemen rumah sakit membuat jadwal kerja cleaning service sebelum jam kunjungan," kata Frederica.
Keterbatasan Posyandu
Margaretha dari CRC Warga Prailiu, menyoroti keterbatasan posyandu mengakibatkan pelaksanaan posyandu khususnya penimbangan bayi dilakukan di emperan rumah warga, atau di bawah pohon.
"Bagaimana mau revolusi KIA sedangkan bangunan untuk posyandu tidak memadai. Bidan desa juga hanya hadir saat ada kegiatan posyandu. Kita berhadap dalam perda tentang KIA ada aturan jelas tentang hak dan kewajiban petugas dan para kader posyandu," kata Margaretha.
Seorang peserta dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumba Timur menyoroti rendahnya tunjangan jasa paramedis untuk persalinan, serta pemangkasan usulan program dari puskesmas.
Beberapa peserta membeberkan perilaku buruh di UGD RSUD Umbu Rara Meha terhadap pasien. Ainun dari WVI mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada seorang ibu hendak melahirkan tapi ditolak petugas di RSUD Umbu Rara Meha dengan alasan tidak ada ruangan. Akibatnya ibu itu terpaksa melahirkan di ruangan terbuka. (dea)
Tidak Persulit Pasien
DIREKTUR,RSUD Umbu Rara Meha, dr. Chrisnawan menegaskan, krisis air bersih di rumah sakit itu terjadi akibat pasokan air PDAM macet. Mengantisipasi kondisi ini, ke depan pihaknya telah mengusulkan pembangunan sumur bor pada tahun anggaran 2011. Dia menampik ada perbedaan pelayanan antara peserta jamkesmas, askes dan jamkesda.
Ia mengatakan, peserta jamkesmas/jamkesda gratis opname di klas III. Berbeda dengan pasien umum atau askes. Tapi untuk pelayanan obat tidak ada perbedaan. Petugas rumah sakit tidak mempersulit pasien jamkesmas/jamkesda. Namun untuk sebuah tindak medis dibutuhkan syarat administrasi agar rumah sakit terhindar dari masalah hukum.
"Bukan soal uang. Pasien yang belum mengantongi surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah kita tetap layani. Surat keterangan desa/lurah nanti diurus kemudian. Demikian juga pasien rujukan," kata Chrisnawan.
Masyarakat juga menyoroti masalah sarana prasarana dan kebersihan kamar mandi dan kenyamanan pasien di rumah sakit. Chrisnawan mengaku sebelum tahun 2009 sebagian besar kamar mandi/wc rumah sakit tidak berfungsi. Namun akhir tahun 2009 sembilan puluh persen kamar mandi/wc sudah berfungsi. Namun dia menyerah karena tidak mampu menangani keluarga pasien selama belum ada rumah tunggu bagi keluarga pasien, khususnya yang datang dari daerah terpencil.
"Kami saat ini hanya mampu buat satu ruangan untuk ruang tunggu sementara bagi keluarga pasien," katanya.
Tentang para medis yang tak ramah, Chrisnawan mengaku bingung karena berulang kali diberi peringatan tapi tidak berubah. "Ini tugas kita bersama dengan prodi agar ke depan menghasil lulusan berkualitas tidak saja dari sisi akademis tapi juga mental/perilaku. Berbagai cara sudah kita lakukan termasuk menyesuaikan tunjangan. Tetap tidak berubah," kata Chrisnawan.
Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu Ndima menyatakan, perawat yang bersikap tidak ramah terhadap pasien sebaiknya berhenti dari profesi ini. "Kalau mau jadi perawat ikuti apa yang dilakukan Bunda Theresa. Kalau tidak bisa lebih baik berhenti saja jadi perawat," kata Palulu.
[Sumber : Pos Kupang]
0 komentar:
Posting Komentar