WAINGAPU - Anggaran tambahan yang akan diajukan pemerintah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur bakal mendapat penolakan dari kalangan DPRD.Anggaran tambahan sebesar Rp 3,5 miliar itu dialokasikan untuk proyek pembangunan akhir pasar Inpres Matawai. Hal itu ditegaskan dua anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dari Fraksi Partai Gerindra, HM Zein Bunga dan Charlota Katundiang di sela-sela pembukaan sidang IV DPRD tentang RAPBD Sumba Timur tahun anggaran 2011, Senin (13/12).
HM Zein Bunga menilai, anggaran tambahan sebesar Rp 3,5 miliar terlampau besar dan sudah diajukan beberapa kali. "Ini sudah kesekian kalinya pemerintah melalui Dinas PPAKD Sumba Timur mengajukan anggaran tambahan dari anggaran yang disepakati awal sebesar Rp 9 miliar lebih. Kalau dihitung dan bila ditambah dengan anggaran yang akan diajukan sebesar Rp 3,5 miliar itu, maka proyek pembangunan pasar Inpres Matawai menelan dana sampai Rp 16 M lebih. Ini yang sedikit janggal karena proyek tersebut bukan proyek multi year," paparnya.
Terkait dengan itu kata mantan Kabag Sosial Setda Sumba Timur ini, pihaknya juga akan membentuk panitia khusus (pansus). "Selain akan turun langsung mengecek kondisi fisik proyek pembangunan pasar Inpres Matawai, kita juga akan meminta kontraknya pada pemerintah untuk dipelajari kembali," tandasnya.
Hal senada disampaikan rekannya, Charlota Katundiang. Menurut Charlota yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumba Timur ini, selain berlarut-larut, mega proyek tersebut sudah menguras belasan miliar rupiah uang rakyat. "Proyek pembangunan pasar Inpres Matawai dikerjakan oleh PT Adhi Karya sudah bertahun-tahun tapi sampai hari ini belum juga selesai padahal hampir setiap tahun anggaran PT Adhi Karya melalui Dinas PPKAD Sumba Timur mengajukan dana tambahan. Ada apa ini. Itu sebabnya kita sepakat membentuk pansus.
Kita juga akan meminta kontraknya pada pemerintah untuk kita pelajari bersama," paparnya. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Sumba Timur, Anton Dida Djuka meminta PT Adhi Karya segera menuntaskan mega proyek tersebut. "Kasihan rakyat yang berprofesi sebagai pedagang. Mereka harus mengungsi karena pembangunan proyek pasar Inpres Matawai sampai hari ini belum juga selesai. PT Adhi Karya harus segera menuntaskan proyek tersebut," tandasnya.
Soal pembentuk pansus, Anton menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan DPRD. "Tentunya, sebelum dana tambahan sebesar Rp 3,5 miliar tersebut kita setujui untuk dilalokasikan, kita juga harus meninjau langsung kondisi fisik proyek pembangunan pasar Inpres Matawai. Apakah anggaran tambahan yang diajukan tersebut wajar atau tidak tentunya juga harus dipatutkan dengan kondisi fisik proyek pasar Inpres Matawai saat ini," ingatnya.
Terpisah, Plt Kadis PPKAD Sumba Timur, Johanis Pama mengungkapkan, pihaknya mengajukan dana tambahan sebesar Rp 3,5 miliar dalam APBD 2011 guna menyelesaikan proyek pembangunan pasar Inpres Matawai.
"Silahkan saja DPRD menolaknya tapi bagaimana dengan nasib rakyat khususnya para pedagang bila proyek tersebut tidak selesai pengerjaannya. Kita semua tentunya berharap bahwa proyek tersebut bisa segera diselesaikan. Ini dalam rangka kita menghidupkan kembali aktifitas perdagangan di pasar Inpres Matawai," tukasnya.
[Sumber : Timor Express]
0 komentar:
Posting Komentar